Probolinggo — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memperkuat ketahanan gizi anak di seluruh Indonesia kini tengah diterpa dugaan penyimpangan di tingkat lokal. Di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, program ini disebut-sebut tak lagi berpijak pada misi negara, melainkan diwarnai kepentingan pribadi hingga diduga menjelma menjadi proyek menguntungkan bagi sebagian pihak.
Dugaan tersebut menguat setelah muncul kabar bahwa seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Gerindra, yang berasal dari wilayah Sumberasih, disebut ikut mengintervensi pelaksanaan program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumberkare. Intervensi itu diduga mempengaruhi sistem pengelolaan program, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga mekanisme distribusi ke sasaran.
Ketua LSM Paskal, Sulaiman, angkat bicara menanggapi temuan lapangan yang dinilai tidak wajar tersebut. Ia menegaskan bahwa indikasi penyimpangan bukan hanya sebatas rumor, melainkan mulai menunjukkan pola yang mengarah pada praktik bisnis terselubung.
“Kami melihat program ini berpotensi dijadikan lahan bisnis untuk memperkaya diri. Kalau benar demikian, ini bukan pelanggaran kecil,” tegas Sulaiman, Rabu (10/12/2025).
Menurut dia, kehadiran seorang legislator dalam program eksekutif seperti MBG hanya dibenarkan dalam konteks pengawasan. Namun ketika pengawasan berubah menjadi kendali atau intervensi, maka garis etik dan aturan tata kelola pemerintahan telah dilanggar.
“Kalau pengawasan berubah jadi cawe-cawe, publik pantas curiga. Program nasional yang bersumber dari APBN tidak boleh disentuh kepentingan pribadi,” lanjutnya.
Sulaiman tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini bukan permainan satu orang saja. Ia menilai pola yang muncul menunjukkan potensi keterlibatan beberapa pihak dalam rantai pelaksanaan program, mulai dari penyedia bahan makanan, pengelola lokal, hingga oknum politisi.
“Ada indikasi praktik korupsi berjamaah. Ini terlihat rapi, sistematis, dan berjalan dari tahapan perencanaan hingga eksekusi,” ujarnya.
Menurutnya, jika dugaan ini terbukti benar, maka program nasional yang dirancang untuk memperkuat kesehatan generasi muda telah berubah menjadi mesin uang yang berjalan diam-diam. Padahal, MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Tak ingin persoalan ini tenggelam sebagai isu lokal, LSM Paskal berencana mengirim surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Langkah itu dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui langsung adanya dugaan penyimpangan di daerah dan mengambil tindakan tegas.
“Kami akan sampaikan langsung ke Presiden. Program beliau jangan sampai dirusak oleh oknum di bawah,” tegas Sulaiman.
Selain itu, Paskal juga mendesak pemerintah pusat melalui Satgas MBG, Inspektorat, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan. Audit menyeluruh disebut harus dilakukan untuk membuka dugaan penyimpangan di Desa Sumberkare secara transparan dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar isu lokal. Ini menyangkut integritas program negara. Kalau ada permainan, harus dibuka seterang-terangnya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPPG Desa Sumberkare maupun oknum anggota DPRD yang disebut terlibat.
**Tim/Red/**
