News  

DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya Klarifikasi terkait LHP BPK

Sorong, 18 November 2026 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Papua Barat Daya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang beredar di masyarakat.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari sejumlah pihak yang menyebut pemberitaan yang disampaikan DPD LIN Papua Barat Daya sebagai berita bohong atau hoax.

Ketua DPD LIN Papua Barat Daya, Jackson Sambow, menegaskan, seluruh pemberitaan yang disampaikan lembaganya bersumber dari data resmi LHP BPK.

“Apa yang kami beritakan adalah data sesuai LHP BPK. Di dalam LHP tersebut terdapat temuan dan rekomendasi BPK untuk pengembalian ke Kas Daerah. Kami tidak mengarang data,” ujar Jackson Sambow di Sorong, Selasa (18/11/2026).

Ia menjelaskan, DPD LIN Papua Barat Daya bukanlah Aparat Penegak Hukum (APH). Kedudukan LIN adalah sebagai lembaga fungsi kontrol sosial yang bertugas melakukan pengawasan dan menyampaikan informasi kepada publik.

“Kami bukan APH. Kami hanya membuka data. Kami tetap menggunakan Asas Praduga Tak Bersalah. Soal tindak lanjut, itu merupakan ranah APH, bukan ranah kami,” tegas Jackson Sambow.

Lebih lanjut, Jackson Sambow menyampaikan bahwa DPD LIN Papua Barat Daya siap bertemu dan membuka data secara terbuka kepada pihak manapun yang masih meragukan pemberitaan tersebut.

“Kami siap bertemu dan membuka data. Apa yang kami beritakan pasti ada pada SKPD Inspektorat dan OPD-OPD terkait. Silahkan dikonfirmasi,” katanya.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan DPD LIN dalam menyampaikan informasi kepada publik, antara lain:
1. UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, tentang hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat serta mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi. 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 2, 3, 4 dan 11, yang menyatakan LHP BPK merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. 3. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 dan 21, yang menyatakan rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti, termasuk pengembalian ke Kas Daerah. 4. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 41 dan 42, tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi. 5. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 5 dan 6, tentang fungsi lembaga sebagai kontrol sosial.
Dengan dasar hukum tersebut, DPD LIN Papua Barat Daya menegaskan bahwa langkah membuka data LHP BPK merupakan tindakan yang sah dan dilindungi undang-undang.

Di akhir keterangannya, Jackson Sambow berharap agar rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pengembalian ke Kas Daerah dapat terlaksana.

318 kunjungan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *