Sorong Selatan, 18 November 2026 — DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Papua Barat Daya menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2025, Nomor: 26.B/LHP/DJPKN-VI.SRG/PPD.01/06/2026 Tanggal 29 Juni 2026
Isi Temuan
Berdasarkan LHP tersebut, terdapat kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas belanja modal pada empat SKPD yang kami soroti, dengan total kelebihan pembayaran sebesar Rp3.659.493.000,00.
Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada LRA TA 2025 (Audited) menyajikan anggaran Belanja Modal senilai Rp198.623.823.878,00 dengan realisasi s.d. 31 Desember 2025 senilai Rp164.229.902.613,75 atau sebesar 82,68% dari anggaran.
Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas 46 paket pekerjaan belanja modal pada empat SKPD tersebut.
Untuk permasalahan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.611.450.000,00 atas paket pekerjaan (kontrak) yang telah dibayar lunas 100% dan senilai Rp20.891.000,00 atas nilai yang belum dibayar 100%.
Adapun rincian temuan pada empat SKPD tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dinas Pekerjaan Umum — 26 kontrak, senilai Rp2.318.055.000,00. Dari jumlah tersebut telah ada penyetoran senilai Rp101.920.000,00, sehingga sisanya sebesar Rp2.216.135.000,00.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan — 8 kontrak, senilai Rp812.785.000,00. Belum ada penyetoran, sehingga sisa sebesar Rp812.785.000,00.
3. Dinas Perhubungan — 8 kontrak, senilai Rp443.852.000,00. Belum ada penyetoran, sehingga sisa sebesar Rp443.852.000,00.
4. Dinas Kesehatan — 4 kontrak, senilai Rp84.801.000,00. Belum ada penyetoran, sehingga sisa sebesar Rp84.801.000,00.
Total dari empat SKPD tersebut adalah 46 kontrak dengan nilai Rp3.659.493.000,00, dengan penyetoran yang baru tercatat Rp101.920.000,00
sehingga sisa yang belum disetor sebesar Rp3.557.573.000,00.
Dasar Hukum
Temuan di atas kami soroti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3) — Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara — Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara — Setiap pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan wajib mengembalikan kerugian negara/daerah.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara — Pasal 20: Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK dan memberikan jawaban/tindak lanjut kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan — BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara, dan hasil pemeriksaannya bersifat terbuka untuk publik setelah diserahkan kepada lembaga perwakilan.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik, termasuk informasi hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara/daerah. Informasi LHP BPK yang telah diserahkan kepada DPRD bukan lagi informasi yang dikecualikan.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme — Asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum wajib dikedepankan dalam penyelenggaraan negara.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dapat diproses secara pidana, tanpa menghapus kewajiban pengembalian kerugian negara.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 — Kepala daerah dan DPRD wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, dan Inspektorat Daerah sebagai APIP wajib melakukan pengawasan intern.
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 — Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 57 ayat (2) sebagaimana dikutip dalam LHP BPK.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah — Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran di SKPD-nya.
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia — Sebagaimana dikutip dalam LHP BPK terkait penetapan HPS dan evaluasi harga. Sorotan Khusus: Pembangunan Rektorat Universitas Werisar (Lanjutan)
Dalam LHP tersebut juga diungkap indikasi pengadaan secara proforma atas paket Pembangunan Rektorat Universitas Werisar (Lanjutan) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
BPK menemukan antara lain indikasi kesamaan IP Address pada empat peserta, kesamaan nilai item pekerjaan pada HPS dan penawaran atas 27 item pekerjaan, kesamaan author dan created pada file HPS milik PPK dan file penawaran milik penyedia, serta indikasi jumlah paket pekerjaan melebihi Sisa Kemampuan Paket (SKP). CV AMU sebagai penyedia skala usaha kecil mengerjakan 6 paket, melebihi batas 5 paket.
Pekerjaan dilaksanakan oleh CV AMU berdasarkan Kontrak Nomor 083/KNTR/DBH MO/DISDIKBUD-SS/IX/2025 tanggal 27 Oktober 2025 senilai Rp2.175.488.065,75, dinyatakan selesai 100% dan dibayar 100%, namun hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp417.041.000,00.
Pernyataan Sikap DPD LIN Papua Barat Daya
1. Inspektorat Harus Menindaklanjuti, Bukan Sekadar Meneruskan.
Sesuai UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 20, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari. Kami meminta Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan melalui APIP untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK secara nyata. Itu adalah tugas Inspektorat. Jangan setiap kami konfirmasi terkait temuan SKPD, jawabannya selalu dikembalikan ke Inspektorat tanpa kejelasan tindak lanjut.
2. Rekomendasi BPK Sudah Menjadi Konsumsi Publik.
Sesuai UUD 1945 Pasal 23E ayat (2) dan UU No. 15 Tahun 2006, setelah LHP diserahkan kepada DPRD dan disidangkan bersama Bupati dan DPRD, rekomendasi BPK seharusnya sudah menjadi konsumsi publik. Ditambah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak ada lagi alasan untuk menutup-nutupi.
3. Inspektorat Harus Terbuka: Berapa yang Sudah Dikembalikan
Kami meminta Inspektorat terbuka ke publik: berapa total temuan LHP BPK, berapa yang sudah dikembalikan, dengan pembuktian STS (Surat Tanda Setoran) dan dokumen lainnya. Sesuai UU No. 1 Tahun 2004, pengembalian kerugian negara harus dibuktikan dengan setoran ke kas daerah, bukan sekadar pernyataan lisan.
4. BPKP Harus Mengawasi Keuangan Negara.
Kami meminta BPKP untuk turut mengawasi keuangan negara di Kabupaten Sorong Selatan, agar tindak lanjut tidak berhenti di atas kertas. Pengawasan ini sejalan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.
5. Ini Uang Rakyat, Bukan Uang Pemerintah dan SKPD.
Temuan seperti ini jangan didiamkan. Ini uang rakyat. Sesuai amanat UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU KPK, UU BPK, dan UU Keuangan Negara, masyarakat harus tahu ke mana uang mereka pergi.
Sebagai lembaga fungsi kontrol, kami dari DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sebagaimana dijamin dalam KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kami tidak menuduh siapa pun melakukan tindak pidana. Yang kami minta adalah keterbukaan, akuntabilitas, dan penegakan rekomendasi BPK sampai tuntas
352 kunjungan





