Jakarta, 17 November 2025 – Lembaga Investigasi Negara (LIN) tengah diguncang oleh isu terkait dualitas Akta Hibah Usaha (AHU) yang diduga mengganggu kredibilitas dan legalitas organisasi ini. Isu tersebut mencuat setelah beredar kabar adanya dua versi AHU yang digunakan oleh DPD LIN Papua Barat Daya, yang menimbulkan tanda tanya besar mengenai integritas organisasi tersebut.
Sekjen LIN Klarifikasi ke Kemendagri, Temui Pejabat Eko Teguh
Menghadapi sorotan publik yang kian tajam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Investigasi Negara, Antoni Pane, dengan sigap menjalani pertemuan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kemendagri yang membidangi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam pertemuan tersebut, Antoni Pane berusaha mengklarifikasi isu mengenai status AHU yang menjadi polemik.
Pejabat Ditjen Kemendagri, Eko Teguh, menegaskan bahwa AHU yang dipakai oleh LIN adalah versi terbaru yang sah. Akan tetapi, klaim ini tidak serta merta menyelesaikan keraguan yang ada di kalangan masyarakat dan bahkan pengurus internal LIN. Jika memang pembaruan AHU tersebut sudah sah, pertanyaan besar yang muncul adalah: mengapa bisa ada dualitas dalam pencatatan AHU yang tak terdeteksi lebih awal?
Apresiasi atau Penyelesaian yang Tertunda?
Antoni Pane mengucapkan terima kasih kepada pihak Kemendagri, khususnya bagian Ormas, yang telah merespons cepat klarifikasi ini. Namun, apresiasi tersebut terasa jauh dari cukup jika mengingat akar masalah yang lebih mendalam. Klarifikasi terhadap dualitas AHU ini seharusnya sudah bisa dilakukan jauh sebelum isu ini berkembang menjadi persoalan besar yang meresahkan banyak pihak.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) LIN, Wiratmoko, dengan tegas mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa siapapun yang tidak mematuhi pembaruan AHU harus segera dilaporkan. Meskipun pernyataan ini mengesankan langkah tegas, faktanya hal ini justru semakin menambah keraguan terkait pengawasan internal LIN yang lemah. Bagaimana bisa organisasi sebesar LIN yang mengklaim sebagai lembaga yang serius dalam mengawal hukum, justru terjebak dalam masalah administratif seperti ini?
Penyelamatan Wajah LIN atau Penutupan Skandal?
Dalam situasi ini, langkah yang diambil oleh LIN tampaknya lebih berkisar pada upaya penyelamatan wajah daripada penyelesaian masalah secara substansial. Klarifikasi yang terlambat, apresiasi kepada Kemendagri yang terkesan berlebihan, dan pernyataan dari Wiratmoko yang terkesan lebih untuk menutupi kekurangan internal daripada mengatasi akar permasalahan, hanya memperburuk citra LIN di mata publik.
Sementara pengurus LIN menegaskan pentingnya pembaruan AHU, yang menjadi sorotan adalah mengapa proses administrasi yang begitu krusial tidak diawasi dengan lebih ketat dari awal. Pengelolaan dokumen yang seharusnya menjadi titik tolak bagi kredibilitas sebuah organisasi justru kini menjadi celah yang mengundang spekulasi dan keraguan publik.
Akhirnya, Apa yang Terjadi dengan Kepatuhan terhadap Aturan?
Jika LIN ingin dipandang serius sebagai lembaga yang mengusung transparansi, profesionalisme, dan integritas, maka permasalahan administratif yang kini membelit mereka harus diselesaikan dengan cara yang lebih dari sekadar klarifikasi di meja Kemendagri. Tidak hanya AHU yang perlu diperbarui, tetapi juga tata kelola internal LIN yang harus diaudit secara menyeluruh.
Kesigapan dan respon cepat dari Kemendagri memang patut dihargai, namun yang lebih penting adalah bagaimana LIN menangani masalah ini secara internal agar tidak mengulang kesalahan serupa di masa depan. Akankah ini hanya menjadi sebuah kontroversi yang dilupakan begitu saja, atau sebuah pelajaran berharga dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan yang lebih baik di masa depan? Publik tentu menunggu bukti nyata dari komitmen LIN terhadap transparansi dan akuntabilitas.
