Surabaya, 5 Juni 2026 – Mubeslub LIN: Ketegangan, Drama, dan Era Konsolidasi, Pagi itu, 31 Mei 2026, ruang pertemuan LIN di Surabaya dipenuhi gelombang anggota dari berbagai DPD/DPC. Suasana panas tidak hanya karena udara Surabaya, tapi juga ketegangan yang terasa sejak pintu dibuka. Beberapa pengurus lama duduk dengan wajah serius, memeriksa dokumen, sementara anggota baru tampak bersiap untuk menghadapi agenda panjang yang sudah lama dinanti: restrukturisasi total organisasi.
Sejak awal, ketegangan muncul. Eks Sekretaris Jenderal Antoni Pane dan beberapa pengurus lama mempertanyakan legitimasi rapat. “Kami hadir, tapi sah atau tidaknya rapat ini harus jelas,” ujar salah satu pengurus DPD, menatap notulen di tangannya dengan skeptis. Notaris yang hadir mencatat setiap pertanyaan, memastikan formalitas rapat terpenuhi.
Ketegangan memuncak ketika Ketua Umum baru, Robi Irawan Wiratmoko, membuka agenda pengangkatan pengurus DPP periode 2026–2030. Nama-nama baru diumumkan: Kristi Wardani sebagai Ketua Dewan Pengawas, Mayor (Purn) Sujadi sebagai anggota, Robi sebagai Ketua Umum, Achmad Wafa Isvianto sebagai Sekretaris Jenderal, dan Erwina Desi sebagai Bendahara Umum.
Beberapa pengurus lama tampak tersentak. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut ruangan. “Ini bukan sekadar pengurus baru. Ini pertarungan hak menentukan arah organisasi,” kata seorang anggota DPD. Meski demikian, notaris mencatat bahwa rapat memenuhi kuorum, menjadikan keputusan sah secara formil.
Agenda relokasi kantor pusat dari Kabupaten Tangerang ke Cikarang Utara menjadi titik panas berikutnya. Pengurus lama khawatir koordinasi dengan DPD/DPC di wilayah terpencil akan terganggu. Pengurus baru menegaskan langkah ini strategis untuk efisiensi dan konsolidasi internal. “Ini soal organisasi, bukan kekuasaan,” tegas Robi, mencoba menenangkan suasana yang mulai memanas.
Isu simbol dan logo resmi LIN juga memicu gesekan. Logo kini wajib digunakan di surat-menyurat, media sosial, dan identitas departemen. Beberapa pengurus lama menuding pengurus baru menggunakan simbol sebagai alat kontrol. “Logo ini harus digunakan secara adil, bukan untuk menekan pihak tertentu,” ujar salah satu pengurus lama. Notaris memastikan semua keputusan dicatat resmi, sehingga memiliki dasar hukum kuat.
Momen paling tegang muncul saat pembekuan dan pemberhentian pengurus DPD/DPC dibahas. Eks pengurus menilai keputusan ini sewenang-wenang, sementara Budi Aryanto SH, Direktur Departemen Hukum dan HAM LIN, menegaskan semua prosedur sesuai AD/ART. “Pembekuan adalah kewenangan organisasi, bukan keputusan sepihak,” katanya, mencoba meredakan ketegangan.
Penetapan team mandala dan tugas khusus menambah drama. Tugas pengawasan internal dan koordinasi program kerja jangka pendek serta panjang dinilai oleh pengurus lama terlalu ketat. Sebaliknya, pengurus baru menyebutnya langkah strategis untuk memastikan setiap keputusan berjalan sesuai rencana.
Di sela rapat, beberapa pengurus terlihat sibuk menulis catatan, mendiskusikan potensi langkah hukum, atau menanyakan kronologi dokumen yang dianggap kurang konsisten. Desas-desus tentang gugatan eks Sekretaris Jenderal Antoni Pane terdengar, meski belum ada pernyataan resmi.
Akta notaris tertanggal 4 Juni 2026 menjadi senjata hukum pengurus baru. Dokumen memuat identitas penghadap, dasar kewenangan Ketua Umum, referensi notulen rapat, pengesahan logo, perubahan AD/ART, restrukturisasi DPP, tambahan maksud dan tujuan organisasi, serta relokasi kantor pusat.
Budi Aryanto menegaskan, “Jika ada pihak yang menggugat, kami siap dengan bukti lengkap: AD/ART terbaru, notulen asli, daftar hadir, hingga surat keputusan pengurus baru.”
Rapat berlanjut dengan agenda tambahan: penambahan kegiatan usaha, mulai dari perdagangan beras hingga penerbitan. Pengurus lama khawatir konflik kepentingan dan transparansi, sementara pengurus baru meyakinkan bahwa langkah ini sejalan dengan tujuan organisasi dan akan diawasi ketat.
Saat rapat ditutup, suasana tetap hangat dengan pro-kontra. Formalitas tercatat lengkap, memberikan dasar sah untuk pengajuan pengesahan AHU ke Kementerian Hukum dan HAM.
Robi menegaskan di akhir rapat, “Ini era baru LIN. Semua keputusan hari ini demi kelangsungan organisasi, bukan kepentingan individu. Tantangan pasti ada, tapi dengan dasar hukum yang kuat, kami siap menghadapi setiap potensi sengketa.”
Mubeslub 31 Mei 2026 menandai fase baru LIN: pengurus baru, kantor strategis, penegasan logo, dan ekspansi kegiatan usaha serta sosial. Konflik internal tidak bisa dihindari, tetapi fondasi hukum yang kuat menjadi benteng organisasi menghadapi segala potensi sengketa.
