Lamongan, Jawa Timur — Praktik penjarahan solar subsidi kian brutal dan nyaris tanpa rasa takut. Di SPBU Sukodadi, sebuah truk tangki modifikasi dengan kapasitas sekitar 6 ton diduga tertangkap basah menggunakan modus banyak barcode untuk menguras BBM subsidi secara ilegal.
Temuan ini terungkap saat Tim Investigasi Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPD 16 Jawa Timur, yang terdiri dari Purnomo dan Bambang, melakukan investigasi lapangan. Truk tersebut diduga telah dimodifikasi khusus untuk menampung solar subsidi dalam jumlah besar—sebuah pola klasik mafia BBM yang selama ini merugikan negara dan rakyat kecil.
Sudah Koordinasi ke Polisi, Tapi Kasus Mandek
Tim investigasi LIN langsung berkoordinasi dengan Polsek Sukodadi. Namun situasi justru menjadi janggal dan memantik kecurigaan publik.
Saat proses di Polsek berlangsung, sebuah organisasi datang dan ikut “mengurusi” perkara, bahkan menyampaikan pernyataan yang mengejutkan:
“Biar saya yang urusi, LIN cukup terima laporan saja. Nanti SPBU dan pengusaha akan ditindak.”
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, tidak ada tindak lanjut, tidak ada koordinasi, tidak ada kejelasan. Kasus yang semula terang-benderang seolah menguap ditelan senyap.
Pertanyaan Publik yang Menggema
Situasi ini memunculkan pertanyaan keras:
- Organisasi apa yang berani mengambil alih perkara hukum?
- Atas dasar kewenangan apa mereka “mengamankan” kasus?
- Mengapa aparat terkesan membiarkan?
- Apakah hukum kini bisa “diwakilkan” oleh pihak non-negara?
Jika benar kasus ini dibiarkan, maka yang rusak bukan hanya distribusi BBM subsidi, tetapi juga wibawa hukum dan kepercayaan publik.
Ini Bukan Pelanggaran Ringan, Tapi Kejahatan Terorganisir
Modus barcode ganda, truk tangki modifikasi, dan pembiaran pasca-penangkapan menunjukkan dugaan kuat adanya kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif.
Solar subsidi sejatinya adalah hak rakyat—petani, nelayan, UMKM—bukan bancakan mafia energi.
Pasal Pidana yang Dapat Dikenakan
1. Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
2. Manipulasi Sistem Barcode / Identitas Pembelian
Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat/Data)
Ancaman pidana penjara hingga 6 tahun bila terbukti menggunakan data atau identitas palsu untuk memperoleh BBM subsidi.
Pasal 378 KUHP (Penipuan)
Dipidana penjara paling lama 4 tahun.
3. Kendaraan Modifikasi Ilegal & Muatan Berlebih
Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 (Modifikasi Kendaraan Tanpa Izin)
Pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda.
Pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009 (ODOL)
Pidana kurungan atau denda bagi pengemudi kendaraan bermuatan berlebih.
4. Dugaan Perintangan Proses Hukum
Jika ada pihak yang menghalangi, mengambil alih, atau menghentikan proses hukum tanpa kewenangan:
Pasal 221 KUHP
Pidana penjara hingga 9 bulan bagi pihak yang menyembunyikan pelaku kejahatan atau menghalangi penyidikan.
Tuntutan Terbuka Publik
Masyarakat dan aktivis mendesak:
- Kapolres Lamongan dan Kapolda Jawa Timur membuka kasus ini secara transparan
- BPH Migas mengaudit SPBU Sukodadi
- Usut organisasi yang ikut “mengamankan” perkara
- Tangkap pengusaha, bukan hanya sopir
- Hentikan budaya “datang–urus–hilang”
Catatan Redaksi
Jika truk tangki 6 ton bisa lolos, barcode bisa digandakan, dan kasus bisa hilang setelah “diambil alih organisasi”, maka yang sedang kita saksikan bukan lagi penegakan hukum, melainkan sandiwara hukum.
Publik kini menunggu: Apakah kasus SPBU Sukodadi akan dibuka kembali, atau resmi dikubur demi kepentingan tertentu?
